Masyarakat Mendesak Pemeriksaan Sekda Tebingtinggi Terkait Dugaan Korupsi Bappeda

Di tengah sorotan publik yang semakin tajam terhadap pengelolaan keuangan daerah, puluhan anggota dari gerakan Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Tebing Tinggi pada Kamis, 9 April 2026. Mereka menuntut agar pihak berwenang segera menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi untuk anggaran tahun 2024. Aksi ini menggambarkan kepedulian masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Desakan Terhadap Penegakan Hukum

Massa yang berkumpul mengekspresikan kekhawatiran mereka mengenai sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan uang rakyat. Dalam orasinya, Koordinator Aksi TTB, Aswadi Simatupang, menegaskan bahwa gerakan ini muncul dari rasa resah masyarakat atas dugaan praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan. “Kami tidak hanya sekadar berdemonstrasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah,” ungkap Aswadi dengan tegas di hadapan peserta aksi.

Pemeriksaan Terhadap Mantan Kepala Bappeda

TTB dengan tegas meminta agar mantan Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, segera diperiksa. Selain itu, mereka juga menyerukan agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap mencurigakan. Dalam tuntutan mereka, terdapat tujuh poin penting yang harus diperiksa, antara lain:

• Pemeriksaan perjalanan dinas
• Anggaran makan dan minum
• Pengadaan barang dan jasa
• Rehabilitasi kantor
• Dugaan pengkondisian proyek dan mark-up pengadaan meubelair

Aswadi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi disertai dengan data awal yang dapat dijadikan bahan pendukung dalam penyelidikan. Ia menyoroti bahwa dugaan penyimpangan terlihat dari besarnya belanja untuk rapat dan konsumsi, serta indikasi pengaturan penyedia barang dan jasa. “Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus diungkap secara transparan. Ini adalah uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.

Respons dari Pihak Berwenang

Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Budi Sihombing, memastikan bahwa laporan dari massa aksi telah diterima dan akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kami sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos anggaran makan-minum dan surat perintah perjalanan dinas. Saat ini, kami masih dalam tahap pengumpulan data yang akurat,” jelas Budi.

Pentingnya Dukungan Bukti

Ia juga mengingatkan para pelapor untuk melengkapi bukti-bukti pendukung agar proses penyelidikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terarah. “Kami membuka ruang bagi pelapor untuk menyerahkan data tambahan. Semakin lengkap bukti yang ada, semakin mudah bagi kami untuk menindaklanjutinya,” tambahnya.

Dukungan dari Tokoh Pemuda

Pergerakan TTB juga mendapatkan dukungan dari tokoh pemuda Tebing Tinggi, H. Khadir Amri. Ia menilai aksi yang dilakukan oleh massa merupakan bentuk kontrol sosial yang sehat untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih. “Aksi ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap transparansi anggaran. Kita berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan tuntas,” ujarnya.

Proses Aksi yang Tertib

Selama aksi unjuk rasa berlangsung, situasi tetap terkendali dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Massa TTB menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi proses hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran di Bappeda Kota Tebing Tinggi, memastikan bahwa segala dugaan akan diusut secara terang dan akuntabel.

Keinginan masyarakat untuk melihat keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi sebuah harapan yang harus direalisasikan. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan proses hukum yang tengah berjalan dapat mengungkap fakta-fakta yang ada dan menegakkan keadilan bagi rakyat.

Adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Masyarakat Tebing Tinggi berharap agar pihak berwenang tidak hanya mendengarkan suara mereka, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk menuntaskan masalah dugaan korupsi Bappeda yang mencuat ini.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran yang telah mereka setorkan melalui pajak dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Melalui aksi ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pengelolaan anggaran daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengawasan. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dapat terwujud.